Penerapan PSBB Guna Memutus Mata Rantai Covid-19

Daerah-daerah  yang sudah memberlakukan PSBB yaitu DKI Jakarta meliputi Kota Depok, Kota dan Kabupaten Bekasi, serta Kota dan Kabupaten Bogor. Lima daerah tersebut memberlakukan PSBB mulai 15 April. Selanjutnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil secara resmi mengumumkan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar wilayah Bandung Raya (Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang) dimulai pada 22 April 2020 selama dua pekan. Kemudian diikuti oleh daerah-daerah lainnya di jawa barat seperti, Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan (CIAYUMAJAKUNING).

Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar ini akan dilaksanakan serentak pada tanggal 06 Mei 2020. Tentunya dengan diterapkannya PSBB ini akan berdampak bagi sebagian orang, karena menuntut mereka untuk tetap stay at home dan tidak bekerja selama penerapan berlangsung. Tentunya ini sangat berpengaruh bagi seluruh masyarakat khususnya ekonomi menengah kebawah yang mayoritas buruh atau pendapatan mereka diperoleh jika mereka bekerja.

Penerapan ini tentunya banyak pro dan kontra dari masyarakat. 

Banyak yang menganggap hal PSBB bukan cara efektif untuk memutus rantai penularan virus Covid 19, tetapi justru membuat mereka kelaparan karena tidak bekerja atau tidak ada pemasukan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dengan diterapkannya PSBB membuat perekonomian menjadi sangat menurun, permintaan pasar akan semakin turun, pemerintah yang melarang driver ojol mengangkut penumpang memungkinkan para pengemudi kehilangan penghasilan yang drastis. Ada juga yang beranggapan penerapan PSBB menjadi cara yang dianggap sangat efektif guna mencegah penyebaran virus Covid 19 lebih meluas karena corona virus menjadi salah satu virus yang tidak dapat dilihat dan hindari.

Menurut Menteri Kesehatan RI, Terawan Agus Putranto menyatakan bahwa PSBB adalah istilah kekarantinaan kesehatan di Indonesia yang didefinisikan sebagai pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang di duga terinfeksi penyakit atau terkontaminasi untuk mencegah penyebaran virus covid 19. PSBB tak serta merta membuat masyarakat tidak bisa beraktivitas. Terawan menegaskan PSBB bukan karantina, tetapi pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang terduga terinfeksi Covid 19 untuk mencegah kemungkinan penyebaran virus corona. Jadi masyarakat masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari namun untuk kegiatan tertentu dibatasi. PSBB meliputi kegiatan sekolah dan tempat kerja, kegiatan keagamaan, fasilitas umum, sosial budaya, moda transportasi dan pembatasan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

PSBB dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat kota atau kabupaten yang disetujui oleh menteri kesehatan melalui keputusan menteri. Penilaian keberhasilan penerapan PSBB ini dapat dilihat dari bukti penurunan jumlah kasus dan tidak ada penyebaran virus covid 19 ke area baru.